KERATON-KERATON di wilayah Cirebon, bukan hanya merupakan budaya lokal, melainkan sudah menjadi kekayaan budaya nasional bahkan internasional. Oleh sebab itu sudah sewajarnya keberadaan keraton-keraton tersebut mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Drs. H. Uu Rukmana, M.Si., pada acara dialog hearing DPRD Provinsi Jawa Barat dengan tokok-tokoh keraton, budayawan, dan pelaku usaha di Cirebon, belum lama ini.
Terkait hal tersebut, kata Uu, DPRD Provinsi Jawa Barat sangat membutuhkan masukan-masukan serta pendapat dari seluruh elemen masyarakat di Cirebon agar pemerintah bisa membuat kebijakan yang benar-benar mengedepankan pelestarian budaya keraton.
"Karena itulah melalui kegiatan dialog hearing ini diharapkan DPRD bisa mengetahui aspirasi dan masukan dari stake holder yang ada. Dengan begitu kami bisa memperjuangkan aspirasi itu, agar nantinya pelestarian keraton tidak hanya membawa manfaat bagi sektor budaya, tetapi juga memberi manfaat bagi perekonomian masyarakat sekitar," ujar Uu.
Sebagai upaya pelestarian budaya ini, Uu Rukmana memandang perlu ada regulasi berupa peraturan daerah (Perda) mengenai cagar budaya yang mengatur kewenangan provinsi, kabupaten/kota. Selain itu dalam perda tersebut disertakan juga aturan reward dan punishment serta mekanisme pemberian bantuan agar jumlah cagar budaya di Jawa Barat tidak berkurang.
Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Barat, Selly A. Gantina, menambahkan, segi budaya Cirebon memiliki kekayaan budaya yang sangat potensial untuk dikembangkan. Wajar apabila masyarakat Cirebon menuntut perhatian dan bantuan yang lebih dari Pemprov Jabar.
"Dalam rangka meningkatkan sektor pariwisata, saat ini Pemprov Jabar akan mengembangkan destinasi wisata. Kami meminta kegiatan ini tidak hanya terpusat di wilayah Bandung sekitarnya. Dengan warisan budaya yang dimiliki kami tentunya akan mengupayakan agar wilayah Cirebon menjadi salah satu destinasi wisata yang perlu mendapatkan perhatian dan bantuan dari Pemprov Jabar," kata Selly.
Menurutnya, dialog hearing merupakan kegiatan rutin DPRD Provinsi Jawa Barat yang bertujuan untuk menjaring aspirasi, masukan serta pendapat dari masyarakat. Kegiatan ini juga dalam rangka sosialisasi kegiatan DPRD. Kegiatan dialog hearing yang dilaksanakan di Keraton Kacirebonan ini bertemakan "Upaya Peningkatan Sektor Perekonomian yang Berbasis Budaya Lokal".
Selain dihadiri oleh kalangan keraton, budayawan serta pelaku usaha dan masyarakat di Cirebon juga dihadiri oleh Anggota DPRD dari Komisi B dan E serta Anggota DPRD Jabar asal daerah pemilihan Jabar VIII (Kab./Kota Cirebon).
Sultan Keraton Kacirebonan P.R. Abdul Gani Natadiningrat, selaku tuan rumah mengemukakan, pihaknya menyambut baik pelaksanaan dialog/hearing DPRD Provinsi Jawa Barat di Keraton Kacirebonan. Ia mengharapkan perhatian pemerintah terhadap keraton dapat lebih ditingkatkan.
"Saya berharap keraton dapat menjadi pusat budaya yang juga membawa manfaat perekonomian bagi masyarakat sekitarnya," ungkapnya.
(eli siti wasliah/"GM")**
jumat, 09 maret 2012 11:22 WIB
Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Drs. H. Uu Rukmana, M.Si., pada acara dialog hearing DPRD Provinsi Jawa Barat dengan tokok-tokoh keraton, budayawan, dan pelaku usaha di Cirebon, belum lama ini.
Terkait hal tersebut, kata Uu, DPRD Provinsi Jawa Barat sangat membutuhkan masukan-masukan serta pendapat dari seluruh elemen masyarakat di Cirebon agar pemerintah bisa membuat kebijakan yang benar-benar mengedepankan pelestarian budaya keraton.
"Karena itulah melalui kegiatan dialog hearing ini diharapkan DPRD bisa mengetahui aspirasi dan masukan dari stake holder yang ada. Dengan begitu kami bisa memperjuangkan aspirasi itu, agar nantinya pelestarian keraton tidak hanya membawa manfaat bagi sektor budaya, tetapi juga memberi manfaat bagi perekonomian masyarakat sekitar," ujar Uu.
Sebagai upaya pelestarian budaya ini, Uu Rukmana memandang perlu ada regulasi berupa peraturan daerah (Perda) mengenai cagar budaya yang mengatur kewenangan provinsi, kabupaten/kota. Selain itu dalam perda tersebut disertakan juga aturan reward dan punishment serta mekanisme pemberian bantuan agar jumlah cagar budaya di Jawa Barat tidak berkurang.
Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Barat, Selly A. Gantina, menambahkan, segi budaya Cirebon memiliki kekayaan budaya yang sangat potensial untuk dikembangkan. Wajar apabila masyarakat Cirebon menuntut perhatian dan bantuan yang lebih dari Pemprov Jabar.
"Dalam rangka meningkatkan sektor pariwisata, saat ini Pemprov Jabar akan mengembangkan destinasi wisata. Kami meminta kegiatan ini tidak hanya terpusat di wilayah Bandung sekitarnya. Dengan warisan budaya yang dimiliki kami tentunya akan mengupayakan agar wilayah Cirebon menjadi salah satu destinasi wisata yang perlu mendapatkan perhatian dan bantuan dari Pemprov Jabar," kata Selly.
Menurutnya, dialog hearing merupakan kegiatan rutin DPRD Provinsi Jawa Barat yang bertujuan untuk menjaring aspirasi, masukan serta pendapat dari masyarakat. Kegiatan ini juga dalam rangka sosialisasi kegiatan DPRD. Kegiatan dialog hearing yang dilaksanakan di Keraton Kacirebonan ini bertemakan "Upaya Peningkatan Sektor Perekonomian yang Berbasis Budaya Lokal".
Selain dihadiri oleh kalangan keraton, budayawan serta pelaku usaha dan masyarakat di Cirebon juga dihadiri oleh Anggota DPRD dari Komisi B dan E serta Anggota DPRD Jabar asal daerah pemilihan Jabar VIII (Kab./Kota Cirebon).
Sultan Keraton Kacirebonan P.R. Abdul Gani Natadiningrat, selaku tuan rumah mengemukakan, pihaknya menyambut baik pelaksanaan dialog/hearing DPRD Provinsi Jawa Barat di Keraton Kacirebonan. Ia mengharapkan perhatian pemerintah terhadap keraton dapat lebih ditingkatkan.
"Saya berharap keraton dapat menjadi pusat budaya yang juga membawa manfaat perekonomian bagi masyarakat sekitarnya," ungkapnya.
(eli siti wasliah/"GM")**
jumat, 09 maret 2012 11:22 WIB
