BANDUNG, (PRLM).- Jawa Barat masih menjadi daerah tujuan utama wisata di Indonesia karena berbagai keunikan potensi objek wisata maupun sarana akomodasinya. Namun demikian perlu dilakukan terobosan maupun inovasi baru untuk lebih mengembangkan potensi sektor pariwisata dengan perbaikan infrastruktur serta promosi yang lebih baik.
Demikian dikatakan Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Dede Yusuf dalam sambutannya pada Rapat Kerja Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (Rakerda PHRI) Jawa Barat, bertempat di Hotel Horison Bandung, Jumat (27/1).
“Hingga saat ini pemerintah (Pemprov Jabar) secara terus menerus membangun serta melakukan peningkatan infrastruktur ke pelosok daerah, yang memiliki potensi pariwisata serta sektor lainnnya,” ujar Dede Yusuf dihadapan perwakilan pengurus PHRI se Jawa Barat pada Rakerda PHRI Jabar 2012.
Selain meningkatkan sarana dan prasarana penunjang, menurut Dede, pemerintah mendukung berbagai upaya kegiatan promosi pariwisata di dalam maupun di luar negeri. “Jawa Barat memiliki berbagai event yang dapat dijadikan penunjang promosi pariwisata, selain itu juga ada event Jabar Travel Expo, terhadap penyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut Pemda akan senantiasa memberikan dukungan,” ujar Dede Yusuf.
Sementara Ketua DPD PHRI Jabar, Herman Muhtar menyoroti permasalahan masih banyaknya hotel-hotel berbintang yang belum mengantongi sertifikasi klasifikasi hotel. “Sangat memprihatinkan, dari 1.600 hotel di Jabar hanya 32 hotel yang baru mengantongi sertifikasi klasifikasi sebagai hotel berbintang, jadi selebihnya tidak jelas statusnya,” ujar Herman.
Hal lain yang tidak kalah memprihatinkan, menurut Herman, banyak hotel dengan status hotel berbintang, tetapi dalam hal pelayanan kalah dengan hotel melati. Tidak sedikit hotel berbintang lima, namun pelayanan sekelas hotel bintang tiga dan hotel bintang tiga ke bawah memberikan pelayanan tidak beda jauh dengan hotel kelas melati.
Masih banyaknya hotel berbintang yang belum mengantongi sertifikasi menurut Herman akibat birokrasi yang terlalu panjang dan berbelit. “Selain itu, masalah otonomi daerah dengan kebijakan yang tidak jelas, juga menjadi pemicu hingga banyak pengelola hotel yang hanya mengantongi ijin dari pemerintah daerah setempat,” ujar Herman seraya menambahkan perinjinan yang seharusnya ditempuh harus berdasarkan rekomendasi dari PHRI Jabar dan ditandatangani Gubernur Jabar.
Sementara itu Rakerda PHRI Jabar tahun 2012 ini selain membahas mengenai permasalahan perijinan, sertifikasi dan klasifikasi hotel di Jabar yang terus mengalami penambahan, juga dibahas rencana kerja pengurus. Tidak ketinggalan sejumlah agenda dan program promosi yang akan dilaksanakan di dalam maupun luar negeri setahun kedepan.(A-87/A-26).***
Pikiran Rakyat Sabtu, 28/01/2012 - 08:24
Demikian dikatakan Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Dede Yusuf dalam sambutannya pada Rapat Kerja Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (Rakerda PHRI) Jawa Barat, bertempat di Hotel Horison Bandung, Jumat (27/1).
“Hingga saat ini pemerintah (Pemprov Jabar) secara terus menerus membangun serta melakukan peningkatan infrastruktur ke pelosok daerah, yang memiliki potensi pariwisata serta sektor lainnnya,” ujar Dede Yusuf dihadapan perwakilan pengurus PHRI se Jawa Barat pada Rakerda PHRI Jabar 2012.
Selain meningkatkan sarana dan prasarana penunjang, menurut Dede, pemerintah mendukung berbagai upaya kegiatan promosi pariwisata di dalam maupun di luar negeri. “Jawa Barat memiliki berbagai event yang dapat dijadikan penunjang promosi pariwisata, selain itu juga ada event Jabar Travel Expo, terhadap penyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut Pemda akan senantiasa memberikan dukungan,” ujar Dede Yusuf.
Sementara Ketua DPD PHRI Jabar, Herman Muhtar menyoroti permasalahan masih banyaknya hotel-hotel berbintang yang belum mengantongi sertifikasi klasifikasi hotel. “Sangat memprihatinkan, dari 1.600 hotel di Jabar hanya 32 hotel yang baru mengantongi sertifikasi klasifikasi sebagai hotel berbintang, jadi selebihnya tidak jelas statusnya,” ujar Herman.
Hal lain yang tidak kalah memprihatinkan, menurut Herman, banyak hotel dengan status hotel berbintang, tetapi dalam hal pelayanan kalah dengan hotel melati. Tidak sedikit hotel berbintang lima, namun pelayanan sekelas hotel bintang tiga dan hotel bintang tiga ke bawah memberikan pelayanan tidak beda jauh dengan hotel kelas melati.
Masih banyaknya hotel berbintang yang belum mengantongi sertifikasi menurut Herman akibat birokrasi yang terlalu panjang dan berbelit. “Selain itu, masalah otonomi daerah dengan kebijakan yang tidak jelas, juga menjadi pemicu hingga banyak pengelola hotel yang hanya mengantongi ijin dari pemerintah daerah setempat,” ujar Herman seraya menambahkan perinjinan yang seharusnya ditempuh harus berdasarkan rekomendasi dari PHRI Jabar dan ditandatangani Gubernur Jabar.
Sementara itu Rakerda PHRI Jabar tahun 2012 ini selain membahas mengenai permasalahan perijinan, sertifikasi dan klasifikasi hotel di Jabar yang terus mengalami penambahan, juga dibahas rencana kerja pengurus. Tidak ketinggalan sejumlah agenda dan program promosi yang akan dilaksanakan di dalam maupun luar negeri setahun kedepan.(A-87/A-26).***
Pikiran Rakyat Sabtu, 28/01/2012 - 08:24
