"Opini WDP yang 4 tahun berturut-turut pada 2011 nanti dapat WTP itu yang diinginkan. Untuk mencapai itu kita akan terapkan reward and punishment. Kita tidak main-main sebab tanpa WTP tidak mungkin ada remunerasi ke depan. Remunerasi itu kan yang diuntungkan semua karyawan," ujar Salim usai mengikuti Rapat Kerja Nasional Pengelolan Keuangan pada Kantor Pusat UPT dan Daerah di Lingkungan Kemensos RI Tahun 2011 di Ballroom Hotel Savoy Homann, Jalan Asia Afrika, Jumat (15/7/2011).
Beberapa temuan yang menonjol yang menjadi pengecualian sehingga Kemensos selama 4 tahun terakhir ini mendapat opini WDP, di antaranya karena laporan SPJ yang masih tidak sesuai dengan aturan.
"Salah satu yang menonjol itu perjalanan dinas, jadi laporannya harus dituntaskan, masing-masing harus bertanggungjawab. Setiap eselon I harus menyelesaikan. Saya juga sudah mengirim surat pada mereka untuk menyelesaikan. Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, ya kembalikan kalau itu milik negara," katanya.
Selain itu, Inspektorat Jenderal diharapkan berperan aktif sebagai konsultan dan pendamping bagi para pengelola keuangan untuk menghindari ketidaksesuaian atau penyimpangan dari aturan.
"Pencegahan dini dengan patuh pada aturan lebih baik daripada harus menyelesaikan temuan," katanya.
(tya/ern)
sumber : bandung.detik.com
Apa itu Progressive Web Apps?
8 years ago