Banjir cileuncang merupakan fenomena yang sudah terjadi berulang-ulang di Kota Bandung saat musim hujan tiba. Hal itu menunjukkan buruknya pengelolaan lingkungan dan penataan drainase di Kota Bandung. Apalagi hingga kini Kota Bandung belum memiliki peta drainase.
Hal itu diungkapkan Koordinator Pengurangan Risiko Bencana Indonesia (KPRB-Indonesia), Dadang Sudardja saat dihubungi, Jumat (4/11). Ia mengatakan, banjir cileuncang yang seringkali terjadi saat hujan turun, menunjukkan buruknya pengelolaan lingkungan.
Salah satunya, tambah Dadang, daerah tangkapan dan resapan yang seharusnya bisa berfungsi sebagai drainase, kini mulai hilang. Seperti kawasan Punclut sebagai daerah tangkapan dan daerah resapan misalnya. Di daerah Bandung Timur seperti Buahbatu dan Gedebage, yang sekarang berubah menjadi kawasan permukiman.
"Kita bisa melihat, bahwa model pembangunan yang ada saat ini adalah model pembangunan eksploitatif yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung, yang akhirnya berimbas pada buruknya lingkungan," ungkap Dadang.
Selain pengelolaan lingkungan yang buruk, kata Dadang, hal lainnya adalah buruknya penataan dan pengelolaan drainase. Saat ini, ia mengaku belum melihat upaya perbaikan atau pengelolaan drainase yang baik, dan secara rutin dilakukan oleh dinas yang berkepentingan maupun masyarakat.
Dalam perbaikan pun, antara jalan dan drainase tidak sejalan. Padahal merupakan satu kesatuan yang sama-sama harus dirawat secara baik, dan dilakukan bersamaan.
"Sampai dengan saat ini Pemkot Bandung pun belum memiliki peta drainase. Padahal, peta ini sangat penting. Karena dengan adanya peta drainase, kita bisa melihat dan memantau aliran air, dan akan mempermudah untuk melihat apakah drainase ini berfungsi atau tidak. Peta drainase akan mengatur soal alur, ke mana air akan dialirkan," ujarnya.
Pemerintah, tutur Dadang, harus sesegera mungkin membahas dan merancang peta drainase ini. Sebab fungsinya sangat penting. "Untuk masyarakat sudah pasti harus mendorong, dan bahkan memaksa pemerintah untuk membuat ini," terangnya.
Alasan anggaran
Selain peta drainase yang belum ada, lanjutnya, problem hingga hari ini juga sampah yang banyak memenuhi drainase selain infrastrukturnya yang belum baik. Anggaran selalu dijadikan alasan pemerintah dalam perbaikan dan penataan drainase maupun jalan. Padahal ini menunjukkan bentuk kegagalan pemerintah, dalam mengelola anggaran dan juga melaksanakan pembangunan.
"Menurut saya persoalannya bukan di anggaran, tapi pada tidak adanya konsep pengelolaan soal sampah. Misalnya, kalau pemerintah menerapkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, sehingga masyarakat diharuskan mengelola sampah sendiri, tentu tidak akan mengeluarkan dana besar," ungkapnya.
Untuk menangani permasalahan banjir cileuncang yang terus berulang ketika hujan datang, Dadang mengaku, tidak ada cara singkat karena memang dibutuhkan waktu yang cukup lama. Namun langkah antisipasi bisa dilakukan pemerintah, seperti mendorong kesiapsiagaan masyarakat dalam merespons musim hujan. (B.95)** sumber : (GALAMEDIA)
Hal itu diungkapkan Koordinator Pengurangan Risiko Bencana Indonesia (KPRB-Indonesia), Dadang Sudardja saat dihubungi, Jumat (4/11). Ia mengatakan, banjir cileuncang yang seringkali terjadi saat hujan turun, menunjukkan buruknya pengelolaan lingkungan.
Salah satunya, tambah Dadang, daerah tangkapan dan resapan yang seharusnya bisa berfungsi sebagai drainase, kini mulai hilang. Seperti kawasan Punclut sebagai daerah tangkapan dan daerah resapan misalnya. Di daerah Bandung Timur seperti Buahbatu dan Gedebage, yang sekarang berubah menjadi kawasan permukiman.
"Kita bisa melihat, bahwa model pembangunan yang ada saat ini adalah model pembangunan eksploitatif yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung, yang akhirnya berimbas pada buruknya lingkungan," ungkap Dadang.
Selain pengelolaan lingkungan yang buruk, kata Dadang, hal lainnya adalah buruknya penataan dan pengelolaan drainase. Saat ini, ia mengaku belum melihat upaya perbaikan atau pengelolaan drainase yang baik, dan secara rutin dilakukan oleh dinas yang berkepentingan maupun masyarakat.
Dalam perbaikan pun, antara jalan dan drainase tidak sejalan. Padahal merupakan satu kesatuan yang sama-sama harus dirawat secara baik, dan dilakukan bersamaan.
"Sampai dengan saat ini Pemkot Bandung pun belum memiliki peta drainase. Padahal, peta ini sangat penting. Karena dengan adanya peta drainase, kita bisa melihat dan memantau aliran air, dan akan mempermudah untuk melihat apakah drainase ini berfungsi atau tidak. Peta drainase akan mengatur soal alur, ke mana air akan dialirkan," ujarnya.
Pemerintah, tutur Dadang, harus sesegera mungkin membahas dan merancang peta drainase ini. Sebab fungsinya sangat penting. "Untuk masyarakat sudah pasti harus mendorong, dan bahkan memaksa pemerintah untuk membuat ini," terangnya.
Alasan anggaran
Selain peta drainase yang belum ada, lanjutnya, problem hingga hari ini juga sampah yang banyak memenuhi drainase selain infrastrukturnya yang belum baik. Anggaran selalu dijadikan alasan pemerintah dalam perbaikan dan penataan drainase maupun jalan. Padahal ini menunjukkan bentuk kegagalan pemerintah, dalam mengelola anggaran dan juga melaksanakan pembangunan.
"Menurut saya persoalannya bukan di anggaran, tapi pada tidak adanya konsep pengelolaan soal sampah. Misalnya, kalau pemerintah menerapkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, sehingga masyarakat diharuskan mengelola sampah sendiri, tentu tidak akan mengeluarkan dana besar," ungkapnya.
Untuk menangani permasalahan banjir cileuncang yang terus berulang ketika hujan datang, Dadang mengaku, tidak ada cara singkat karena memang dibutuhkan waktu yang cukup lama. Namun langkah antisipasi bisa dilakukan pemerintah, seperti mendorong kesiapsiagaan masyarakat dalam merespons musim hujan. (B.95)** sumber : (GALAMEDIA)
