BANDUNG, (PRLM).- Provinsi Jawa Barat memiliki potensi wisata yang lengkap bertaraf nasional dan internasional. Potensi wisata itu bermacam-macam yaitu wisata kuliner, wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, dan lainnya.
Namun masih banyak potensi tersebut yang belum dikelola dengan baik. Akibatnya, sumbangsih bagi Pendapatan Asli Daerah tidak maksimal dan belum bisa secara maksimal meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan warga.
Atas dasar itu, Sekretaris Daerah Prov. Jabar Lex Laksamana meminta Badan Promosi Pariwisata Jawa Barat (BPP-JB), bisa mengelola potensi-potensi itu agar maslahat bagi banyak orang.
"BPP-JB harus mampu mengelola potensi-potensi wisata tersebut. Tidak hanya untuk menyumbang PAD dan meningkatkan jumlah wisatawan. Namun juga mampu meningkatkan nilai-nilai ekonomi wisata sehingga bisa membentuk kemandirian dan kesejahteraan rakyat," katanya dalam pengukuhan BPP-JB di Hotel Grand Royal Panghegar, Jln. Merdeka, Kota Bandung, Rabu (5/10) malam.
Untuk mewujudkan hal itu, kata Lex, tidak cukup pelaku pengusaha wisata yang terlibat, tapi seluruh stake holder yang ada. "Mulai dari pemerintah, pelaku pengusaha, masyarakat, serta lembaga-lembaga pariwisata seperti PHRI, Asita, dan lainnya," ucapnya.
Namun masih banyak potensi tersebut yang belum dikelola dengan baik. Akibatnya, sumbangsih bagi Pendapatan Asli Daerah tidak maksimal dan belum bisa secara maksimal meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan warga.
Atas dasar itu, Sekretaris Daerah Prov. Jabar Lex Laksamana meminta Badan Promosi Pariwisata Jawa Barat (BPP-JB), bisa mengelola potensi-potensi itu agar maslahat bagi banyak orang.
"BPP-JB harus mampu mengelola potensi-potensi wisata tersebut. Tidak hanya untuk menyumbang PAD dan meningkatkan jumlah wisatawan. Namun juga mampu meningkatkan nilai-nilai ekonomi wisata sehingga bisa membentuk kemandirian dan kesejahteraan rakyat," katanya dalam pengukuhan BPP-JB di Hotel Grand Royal Panghegar, Jln. Merdeka, Kota Bandung, Rabu (5/10) malam.
Untuk mewujudkan hal itu, kata Lex, tidak cukup pelaku pengusaha wisata yang terlibat, tapi seluruh stake holder yang ada. "Mulai dari pemerintah, pelaku pengusaha, masyarakat, serta lembaga-lembaga pariwisata seperti PHRI, Asita, dan lainnya," ucapnya.
