BANDUNG,(PRLM).-Sungai Citarum merupakan roh kesejahteraan masyarakat Jabar. Kelemahan Sungai Citarum ketika dikelola dengan APBN, APBD, sistem operasional prosedur (SOP) maupun kewenangan.
"Kita membangun masyarakat termasuk Sungai Citarum dengan perspektif birokrasi yang ibarat antara pengguna dengan PSK," kata Bupati Purwakarta, H. Deddi mulyadi, dalam diskusi bedah Citarum II di Aula "PR", Rabu (9/11).
Menurut Deddi, menangani Sungai Citarum kadang ditarik untung dan ruginya sehingga kalau ada untung akan dikerjakan. "Sedangkan kalau tidak ada keuntungan tidak akan dikerjakan. Belum lagi dengan tugas kewenangan yang kadang saling melempar kewenangan antara kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota," katanya.
Deddi mengatakan, harus ada perubahan paradigma dalam memandang keberadaan sungai sehingga sungai dipelihara.
"Kalau orang-orang dulu mengatakan jangan mendekati sungai apalagi merusaknya karena ada kunti atau jin," katanya.
Dia mengusulkan agar ada tenaga yang mengawasi keberadaan Sungai Citarum tiap 2 Km. "Tak perlu mengalokasikan dana besar, namun bisa dengan memberdayakan Linmas dengan diberi honorarium Rp 500.000,- per bulan," katanya.(A-71/kur)***
sumber : www.pikiran-rakyat.com
