Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jabar, Edi Permadi meminta otonomi pendidikan kembali ditarik ke pusat atau ke provinsi. Pasalnya, otonomi pendidikan pemerintah kabupaten/kota hingga saat ini tidak berjalan optimal sehingga menyebabkan banyak persoalan.
Hal itu diungkapkan Edi Permadi usai silaturahmi hasta mitra pendidikan Jabar di Gd. Ki Hajar Dewantara Dinas Pendidikan Jabar, Jln. Radjiman Bandung, Selasa (13/9).
"Masalah pendidikan di daerah sangat kompleks, mulai dari masalah tunjangan, periodesasi kepala sekolah, distribusi guru, sampai masalah bantuan operasional sekolah (BOS)," paparnya.
Dikatakan, masalah penerimaan peserta didik baru (PPDB) semakin semrawut jika dibandingkan tahun lalu. PPDB banyak dijadikan ajang untuk menitipkan calon siswa baru ke sekolah favorit oleh oknum pejabat, LSM maupun lainnya.
"Sehingga kalangan kepala sekolah sangat tertekan dengan proses PPDB tahun ini," tandasnya.
Dampak lainnya, lanjutnya, misalnya di satu sekolah jumlah siswa pun akhirnya membengkak yang harusnya 9 kelas menjadi 14 kelas. Akibatnya, sekolah pun kekurangan ruang kelas belajar dan kekurangan guru, sementara sekolah dilarang untuk melakukan pungutan kepada siswa.
"Biasanya, sekolah-sekolah yang diburu adalah sekolah favorit dan kelas menengah ke atas, sementara sekolah kelas menengah kebawah kekurangan siswa termasuk sekolah swasta," paparnya.
Hingga kini, katanya, masalah PPDB ini belum ditemukan solusinya. "Ini karena tekanannya sangat kuat dari luar," tambahnya.
Sedangkan mengenai distribusi guru, ia mengatakan, antara perkotaan dengan daerah pinggiran jumlah gurunya sangat jomplang. Permasalahan distribusi guru pun belum bisa dipecahkan, karena para guru lebih senang mengajar di daerah perkotaan.
"Akibatnya kesenjangan kualitas pendidikan pun terjadi, di mana di daerah perkotaan kualitas pendidikan sangat baik sementara di daerah kualitasnya rendah," ujarnya.
Edi pun menilai sangat tidak adil ketetapan pemerintah yang menetapkan guru golongan 4 B dan C harus membuat karya tulis untuk bisa naik golongan atau naik pangkat. Sementara pemerintah sendiri belum pernah memberikan pelatihan atau pembinaan terhadap para guru untuk lebih berkualitas.
Sementara Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan yang ditemui di tempat yang sama mengatakan, yang menyuarakan agar otonomi pendidikan ditarik lagi ke pusat atau provinsi sangat banyak. Namun hal itu perlu pengkajian lebih lanjut dan menanyakan kepada para pakar pendidikan.
"Seluruh pemikiran itu dimaksudkan untuk efektivitas pendidikan terpelihara dengan baik sehingga tujuannya tercapai," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah hanya memfasilitasi saja keinginan tersebut, namun tetap harus ada pengkajian. (B.81)** sumber : (GALAMEDIA)
Thursday, September 15, 2011
Otonomi Pendidikan Tak Optimal
0 komentar:
-
