"Keluarga atau kerabat kerajaan dan kesultanan perlu ikut dalam sistem pemerintahan demokrasi. Yang mulia raja dan sultan, ajarkanlah pada keluarga untuk bisa masuk ke demokrasi. Lebih banyak lagi keraaan-kerjaan dalam sistem demokrasi, maka akan mendorong pelestarian budaya lebih baik lagi," kata Dede saat menutup Silaturahmi Nasional Raja dan Sultan Nusantara II di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Minggu (26/6/2011).
Ia mencontohkan, untuk memutuskan perbaikan situs-situs bersejarah, diserahkan kepada anggota DPR. Maka, kata Dede, semakin banyak keluarga kerajaan dan kesultanan terlibat, makin banyak pula legislatif dan eksekutif yang mengetahui kebudayaan.
"Pemikiran dan langkah akan tersalurkan pada kemajuan budaya dan tradisi," katanya.
Lebih lanjut ia menuturkan, perbaikan situs-situs harus diusulkan dari pemerintah kota atau kabupaten setempat. Selain itu, kata dia, pemerintah kota atau kabupaten harus membuat studi kelaikan, apakah situs tersebut bisa dipertahankan atau tidak.
"Baik laik sebagai situs kepurbakalaan atau sebagai tujuan wisata, harus dari pemkab atau pemkabnya yang membuat studi," kata Dede.
Dede menambahkan, kapasitas Pemprov Jabar untuk perbaikan situs, terbatas hanya koordinasi, fasilitator dan supporting. "Bukannya untuk membiayai full, tapi lebih pada support," katanya.
(tya/tya)
sumber : bandung.detik.com
Apa itu Progressive Web Apps?
8 years ago