BANDUNG, (PRLM).-Tahun 2012 mendatang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Jawa Barat, akan memiliki gedung baru. Gedung tersebut nantinya terletak di Jalan Diponegoro, samping "kolam" Gasibu. Proses pendanaan memakai mekanisme tahun jamak.
Proses pembangunan gedung bernilai ratusan miliar itu, sudah dimulai sejak 2011. Berdasarkan data dari laman www.lpse.jabarprov.go.id., untuk tahun 2011, total dana untuk pembangunan gedung itu yang sudah ketuk palu, yaitu mencapai Rp 92.084.365.000,00.
Jumlah itu terdiri dari jasa konsultasi senilai Rp 1.398.365.000,00 dan pekerjaan konstruksi Rp 90.686.000.000,00. Kedua projek itu dilelang melalui LPSE Jabar.
Jumlah anggaran untuk pembangunan tersebut akan terus bertambah. Pasalnya, di tahun 2012, ada anggaran tambahan untuk pembangunan gedung dewan sehingga total keseluruhan bisa lebih dari Rp 100 miliar.
Pemenang lelang jasa konsultasi dan manajemen konstruksi pembangunan Gedung DPRD Jabar itu adalah PT Ciriajasa Cipta Mandiri yang beralamat di Jln. Kerinci IX No. 14 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Perusahaan itu berhasil menyisihkan 17 peserta lelang dengan penawaran terendah Rp 1.398.365.000,00 dari nilai pau Rp 1.572.348.485,00.
Dalam lelang jasa konsultasi konstruksi itu, meski ada 17 peserta lelang, tapi secara teknis hanya diikuti lima peserta saat kualifikasi (termasuk pemenang lelang). Dua belas peserta lainnya gugur dengan berbagai alasan seperti tidak memasukkan dokumen penawaran, tidak menghadiri pembuktian kualifikasi, jangka waktu pelaksanaan yang melebihi target, dan tidak punya pengalaman serta tenaga ahli.
Sementara untuk lelang pembangunan konstruksi Gedung DPRD Prov. Jabar, pemenangnya adalah PT. Himindo Citra Mandiri yang beralamat di Jln. Raya Meruya Selatan No. 15 Jakarta Barat. Perusahaan Himindo bisa memberi penawaran terendah kedua dari 28 peserta lelang senilai Rp 90.686.000.000,00 dari nilai pagu Rp 95.443.000.000,00.
Dalam lelang tersebut, hanya ada lima perusahaan yang lolos kualifikasi administrasi dan teknis sehingga bisa memberi penawaran. Dan ada perusahaan yang mengajukan penawaran paling rendah yaitu PT. Waskita Karya. Harga penawarannya adalah Rp 90.017.700.000,00. Namun karena Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) PT Waskita Karya habis masa berlakunya pada tanggal 4 September 2011, maka panitia lelang menggugurkan perusahaan itu.
Data dari laman LPSE Jabar itu, berbeda jauh dengan data nilai anggaran pembangunan gedung versi DPRD Jabar. Sekretaris DPRD Jabar Ida Hernida mengungkapkan, total anggaran untuk pembangunan Gedung DPRD mencapai Rp 100 miliar.
"Namun itu dianggarkan tahun jamak. Tahun 2011 baru ada Rp 25 miliar. Itupun baru terserap Rp 400 juta saja. Nanti di tahun 2012 ada anggaran lagi yaitu Rp 50 miliar di murni dan sisanya di perubahan. Pokoknya, total dana keseluruhan untuk Gedung DPRD itu adalah Rp 100 miliar," ujarnya.
Projek pembangunan Gedung DPRD Jabar semestinya sudah mulai berjalan di tahun 2011 seiring dengan cairnya anggaran konsultasi dan pembangunan senilai total Rp 92 miliar lebih. Namun dari pantauan di lapangan, tidak ada aktifitas pembangunan di lahan tersebut. Tidak ada juga pematokan-pematokan di lokasi tersebut.
Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Maman Abdurrahman, pembangunan Gedung DPRD Jabar itu memang dibutuhkan. Pasalnya, Gedung DPRD yang dipakai sekarang, sudah tidak memadai dari dalam hal kapasitas dan fasilitas kerja untuk anggota dewan.
Karena itu, DPRD Jabar merasa perlu memiliki gedung yang bisa menunjang kinerja anggota dewan. "Soal urgent atau tidak, tergantung dari sisi mana melihatnya. Hanya saja, gedung yang sekarang sudah tidak memadai lagi untuk anggota dewan," ujarnya kepada wartawan.
Maman membeberkan, banyak anggota dewan yang sering tidak terlihat di kantor Gedung DPRD Jabar. Namun ketidakhadiran itu bukan berarti para anggota dewan tidak bekerja. "Kami tetap bekerja. Kami tidak ke kantor karena di kami tidak memiliki meja dan kursi di kantor. Untuk menyiasatinya, kami bekerja secara mobile," ujarnya.
Maman menambahkan, selain fasilitas kerja yang tidak memadai untuk setiap anggota dewan, ruang rapat yang ada pun tidak mencukupi lagi. "Kapasitasnya kurang. Tidak cukup. Sementara kalau kami rapat di luar, nanti jadi bahan cemoohan. Sementara kondisi yang ada kan tidak cukup. Dan satu hal lagi, kalau pun dibangun sekarang, selesai dibangun, tentu yang memakainya bukan anggota dewan periode yang sekarang. Walau beres dibangun, belum tentu bisa langsung digunakan. Masih banyak yang harus diselesaikan," ujarnya.
Ketika ditanya mengenai total biaya pembangunan gedung tersebut, Maman tidak mengetahuinya. "Saya pernah dengar sih katanya 50 (Rp 50 miliar -red.). Tapi tidak tahu pasti. Mungkin Komisi D yang lebih tahu," ujarnya.
Ketua Komisi D DPRD Jabar Iswara yang dihubungi wartawan, tidak memberikan pernyataan soal rencana pembangunan Gedung DPRD Jabar senilai ratusan miliar itu. Anggota Komisi D Ujang Pahpulwaton yang juga dihubungi wartawan, juga enggan memberi komentar terkait pembangunan Gedung DPRD baru tersebut.
Sementara itu, Memed Hamdan dari Badan Musyawarah Masyarakat Sunda, mengatakan, memang bagus jika setiap anggota dewan memiliki fasilitas atau ruangan masing-masing di Gedung DPRD.
"Tapi apakah itu bisa menjamin anggota dewan hadir. Jika alasannya tidak datang karena tidak ada fasilitas, lucu juga. Memangnya sekarang anggota DPRD Jabar ada 200 orang. Tetap 100 kan? Dan dari dulu juga tidak masalah dengan fasilitas. Kalau keberadaan fasilitas itu tetap membuat anggota dewan bolos datang, itu namanya management fault dari pimpinan lembaganya," ujarnya.
Memed mengusulkan, alangkah lebih efektifnya jika dana merenovasi yang sudah ada ketimbang membuat yang baru. "Mungkin dengan dana Rp 50 miliar, sudah cukup untuk merenovasi gedung yang lama. Jadi anggarannya bisa dipakai untuk kepentingan rakyat," ucapnya. (A-128/A-89)***
sumber : www.pikiran-rakyat.com
Proses pembangunan gedung bernilai ratusan miliar itu, sudah dimulai sejak 2011. Berdasarkan data dari laman www.lpse.jabarprov.go.id., untuk tahun 2011, total dana untuk pembangunan gedung itu yang sudah ketuk palu, yaitu mencapai Rp 92.084.365.000,00.
Jumlah itu terdiri dari jasa konsultasi senilai Rp 1.398.365.000,00 dan pekerjaan konstruksi Rp 90.686.000.000,00. Kedua projek itu dilelang melalui LPSE Jabar.
Jumlah anggaran untuk pembangunan tersebut akan terus bertambah. Pasalnya, di tahun 2012, ada anggaran tambahan untuk pembangunan gedung dewan sehingga total keseluruhan bisa lebih dari Rp 100 miliar.
Pemenang lelang jasa konsultasi dan manajemen konstruksi pembangunan Gedung DPRD Jabar itu adalah PT Ciriajasa Cipta Mandiri yang beralamat di Jln. Kerinci IX No. 14 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Perusahaan itu berhasil menyisihkan 17 peserta lelang dengan penawaran terendah Rp 1.398.365.000,00 dari nilai pau Rp 1.572.348.485,00.
Dalam lelang jasa konsultasi konstruksi itu, meski ada 17 peserta lelang, tapi secara teknis hanya diikuti lima peserta saat kualifikasi (termasuk pemenang lelang). Dua belas peserta lainnya gugur dengan berbagai alasan seperti tidak memasukkan dokumen penawaran, tidak menghadiri pembuktian kualifikasi, jangka waktu pelaksanaan yang melebihi target, dan tidak punya pengalaman serta tenaga ahli.
Sementara untuk lelang pembangunan konstruksi Gedung DPRD Prov. Jabar, pemenangnya adalah PT. Himindo Citra Mandiri yang beralamat di Jln. Raya Meruya Selatan No. 15 Jakarta Barat. Perusahaan Himindo bisa memberi penawaran terendah kedua dari 28 peserta lelang senilai Rp 90.686.000.000,00 dari nilai pagu Rp 95.443.000.000,00.
Dalam lelang tersebut, hanya ada lima perusahaan yang lolos kualifikasi administrasi dan teknis sehingga bisa memberi penawaran. Dan ada perusahaan yang mengajukan penawaran paling rendah yaitu PT. Waskita Karya. Harga penawarannya adalah Rp 90.017.700.000,00. Namun karena Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) PT Waskita Karya habis masa berlakunya pada tanggal 4 September 2011, maka panitia lelang menggugurkan perusahaan itu.
Data dari laman LPSE Jabar itu, berbeda jauh dengan data nilai anggaran pembangunan gedung versi DPRD Jabar. Sekretaris DPRD Jabar Ida Hernida mengungkapkan, total anggaran untuk pembangunan Gedung DPRD mencapai Rp 100 miliar.
"Namun itu dianggarkan tahun jamak. Tahun 2011 baru ada Rp 25 miliar. Itupun baru terserap Rp 400 juta saja. Nanti di tahun 2012 ada anggaran lagi yaitu Rp 50 miliar di murni dan sisanya di perubahan. Pokoknya, total dana keseluruhan untuk Gedung DPRD itu adalah Rp 100 miliar," ujarnya.
Projek pembangunan Gedung DPRD Jabar semestinya sudah mulai berjalan di tahun 2011 seiring dengan cairnya anggaran konsultasi dan pembangunan senilai total Rp 92 miliar lebih. Namun dari pantauan di lapangan, tidak ada aktifitas pembangunan di lahan tersebut. Tidak ada juga pematokan-pematokan di lokasi tersebut.
Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Maman Abdurrahman, pembangunan Gedung DPRD Jabar itu memang dibutuhkan. Pasalnya, Gedung DPRD yang dipakai sekarang, sudah tidak memadai dari dalam hal kapasitas dan fasilitas kerja untuk anggota dewan.
Karena itu, DPRD Jabar merasa perlu memiliki gedung yang bisa menunjang kinerja anggota dewan. "Soal urgent atau tidak, tergantung dari sisi mana melihatnya. Hanya saja, gedung yang sekarang sudah tidak memadai lagi untuk anggota dewan," ujarnya kepada wartawan.
Maman membeberkan, banyak anggota dewan yang sering tidak terlihat di kantor Gedung DPRD Jabar. Namun ketidakhadiran itu bukan berarti para anggota dewan tidak bekerja. "Kami tetap bekerja. Kami tidak ke kantor karena di kami tidak memiliki meja dan kursi di kantor. Untuk menyiasatinya, kami bekerja secara mobile," ujarnya.
Maman menambahkan, selain fasilitas kerja yang tidak memadai untuk setiap anggota dewan, ruang rapat yang ada pun tidak mencukupi lagi. "Kapasitasnya kurang. Tidak cukup. Sementara kalau kami rapat di luar, nanti jadi bahan cemoohan. Sementara kondisi yang ada kan tidak cukup. Dan satu hal lagi, kalau pun dibangun sekarang, selesai dibangun, tentu yang memakainya bukan anggota dewan periode yang sekarang. Walau beres dibangun, belum tentu bisa langsung digunakan. Masih banyak yang harus diselesaikan," ujarnya.
Ketika ditanya mengenai total biaya pembangunan gedung tersebut, Maman tidak mengetahuinya. "Saya pernah dengar sih katanya 50 (Rp 50 miliar -red.). Tapi tidak tahu pasti. Mungkin Komisi D yang lebih tahu," ujarnya.
Ketua Komisi D DPRD Jabar Iswara yang dihubungi wartawan, tidak memberikan pernyataan soal rencana pembangunan Gedung DPRD Jabar senilai ratusan miliar itu. Anggota Komisi D Ujang Pahpulwaton yang juga dihubungi wartawan, juga enggan memberi komentar terkait pembangunan Gedung DPRD baru tersebut.
Sementara itu, Memed Hamdan dari Badan Musyawarah Masyarakat Sunda, mengatakan, memang bagus jika setiap anggota dewan memiliki fasilitas atau ruangan masing-masing di Gedung DPRD.
"Tapi apakah itu bisa menjamin anggota dewan hadir. Jika alasannya tidak datang karena tidak ada fasilitas, lucu juga. Memangnya sekarang anggota DPRD Jabar ada 200 orang. Tetap 100 kan? Dan dari dulu juga tidak masalah dengan fasilitas. Kalau keberadaan fasilitas itu tetap membuat anggota dewan bolos datang, itu namanya management fault dari pimpinan lembaganya," ujarnya.
Memed mengusulkan, alangkah lebih efektifnya jika dana merenovasi yang sudah ada ketimbang membuat yang baru. "Mungkin dengan dana Rp 50 miliar, sudah cukup untuk merenovasi gedung yang lama. Jadi anggarannya bisa dipakai untuk kepentingan rakyat," ucapnya. (A-128/A-89)***
sumber : www.pikiran-rakyat.com
