Wirausaha Hitam Mulai Merambah Pilkada

KOMPAS.COM/LAKSONO HARI WIWOHO Warga di RW14, Kelurahan Rawabuntu, Serpong, Tangerang Selatan melakukan pencoblosan ulang di TPS 32 dalam pemilihan kepala daerah Kota Tangerang Selatan, Minggu (27/2/2011). MALANG, KOMPAS — Istilah black entrepreneurship dimunculkan akhir-akhir ini untuk menjelaskan gejala kemunculan kegiatan kreativitas usaha yang ditujukan bagi upaya  memenangkan kandidat tertentu dalam pemilihan kepala daerah.Istilah ini hanya salah satu aneka sebutan sinis yang membiasakan tujuan kegiatan yang semula baik, misalnya pengobatan gratis untuk warga miskin, demi tujuan kampanye pilkada secara tidak jujur.Hal ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Malang Corruption Watch (MCW) di markas mereka di Kalimetro, Malang, Jawa Timur, Kamis (14/4/2011). FGD dipimpin pendiri MCW Lutfi J Kurniawan."Ada misalnya pengusaha kontraktor yang baru bergerak menjelang pemungutan suara pilkada. Sebab dana pemerintahan, misalnya untuk perbaikan jalan, baru dikucurkan oleh pemerintah kota atau kabupaten baru dikucurkan menjelang pemungutan suara. Tentu tujuannya untuk meningkatkan popularitas incumbent di mata awam," kata Wawan Sobari, pengajar pada FISIP Universitas Brawijaya yang hadir sebagai peserta.MCW sedang memulai sebuah riset berskala regional untuk mengetahui potensi korupsi dalam pilkada. Operasi pelaku bisnis yang bertindak sebagai pemodal, atau spekulan, dan memengaruhi hasil pilkada dalam berbagai derajatnya, termasuk dalam amatan riset ini.Bagaimana pola-pola kerja kandidat, khususnya kandidat incumbent untuk memobilisasi birokrasi dan anggaran serta sumber daya negara untuk kepentingan pribadi kampanye politiknya, menjadi perhatian riset ini."Begitu pula cara-cara yang dibangun kandidat untuk melakukan praktik politik tidak etis, berusaha dikoleksi dan ditemukan teknisnya," kata Wakil Koordinator MCW Gadi K Makitan.Ahmad Imron Rosidi, pengajar pada FISIP Universitas Brawijaya, menilai, pilkada merupakan awal dari dimulainya korupsi pada suatu periode pemerintahan kepala daerah yang berasal dari hasil pemilihan. Ini karena praktik korupsi selama pemerintahan senantiasa dapat dihubungkan dengan biaya politik yang telah dikeluarkan kandidat.Semua gejala itu masih bisa ditambahi dengan praktik penelitian untuk mengukur dukungan yang berbasis pada kampanye pendahuluan. Tim penelitian potensi korupsi MCW ini akan mencari pola-pola korupsinya, modus operandinya dan mendapatkan cara untuk mencegahnya dengan cara memberitahukan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi atau pendidikan politik bagi rakyat.

Artikel yang Berkaitan

Posted in: Berita